Pimpinan Pondok pesantren (Ponpes/Dayah) Darul Mujahiddin Kota
Lhokseumawe yang juga Ketua Front Pembela Islam Aceh Raya, Teungku
Muslim At Thahiri mengecam pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tjahjo Kumolo yang mengancam akan memangkas Perda yang mewajibkan
syariat berjilbab di Aceh.
Ia menilai alasan Mendagri bahwa Perda Jilbab bertentangan dengan Undang
Undang, salah besar. Sebab pengakuan negara atas keistimewaan dan
kekhususan daerah Aceh diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633).
“Kami atas nama masyakat Aceh mengajak pak mentri belajar kembali Undang
Undang tentang penerapan syariat Islam kaffah yang telah diberikan
kepad Aceh. Baca kembali tentang keistimewaan Aceh,” ujarny, Kamis
(25/2/2016).
At-Thahiri menilai Mendagri telah salah langkah mengambil kebijakan
tersebut dan meminta Presiden RI, Joko Widodo memecat Tjahjo Kumolo dari
jabatan Mendagri.
“Seharusnya Mendagri menyetujui qanun wajib jilbab itu, bukan malah
melarangnya. Kami akan terus memantau perkembangan dari kebijakan
Mendagri ini,” ujarnya di Lhokseumawe, Jumat (26/2).
Ia berharap ke depan tak ada lagi pihak yang menggugat dan
mempermasalahkan Perda wajib jilbab tersebut karena menurutnya mayoritas
masyarakat Aceh beragama Islam dan meminta Mendagri untuk membaca
kembali Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
atau UUPA.
Menurutnya, Mendagri harus belajar kembali soal kewenangan Daerah
Istimewa Aceh yang telah diberi kewenangan menerapkan syariat Islam
sejak dahulu.
“Pak Menteri harus tahu sejarah, Aceh adalah modal besar bagi Indonesia.
Mengkhianati hak masyarakat Aceh berarti telah mengkhianati negara,”
katanya.
Dengan adanya rencana menghapus perda, kata Tengku, Mendagri telah membuat masalah yang seharusnya tidak dilakukan.
“Jadi menteri jangan ngawur dan jangan merasa sok berkuasa, jangan
cari-cari masalah dengan orang Aceh. Kami orang Aceh sudah mau berdamai
dan mau kembali dalam pangkuan NKRI, maka jangan coba-coba khianati hak
masyarakat Aceh,” ungkapnya.
“Dan kami juga mendesak Presiden segera mengganti Mendagri dengan orang
yang waras dan berwawasan kebangsaan demi keutuhan negara,” pungkasnya
CAR,FOREX,DOMAIN,SEO,HEALTH,HOME DESIGN
